Ekonomi Pancasila

Krisis ekonomi yang telah melanda bangsa ini selama lebih dari 5 tahun belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, karena para ekonom kita tidak mampu memberikan pemecahan-pemecahan konkrit. Mereka menggunakan teori-teori ekonomi liberal secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik perekonomian bangsa sendiri. Padahal di negara-negara barat sendiri, ekonomi liberal semakin banyak digugat oleh tokoh-tokoh ekonomi dunia. Para ekonom “arus utama” dan pemerintah secara
“membabibuta” terus melakukan privatisasi berbagai BUMN, memanjakan para konglomerat dan eks konglomerat, dan investor asing Para ekonom seringkali melihat perekonomian Indonesia hanya dari sudut pandang makro dengan menggunakan perhitungan model matematika agar terlihat lebih canggih (sophisticated).
Prof. Mubyarto dan Prof. Sri-Edi Swasono menegaskan bahwa yang diperlukan saat ini adalah kehidupan ekonomi yang digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat, yang mencerminkan karakter Bangsa Indonesia, yaitu Ekonomi Pancasila yaitu ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi Pancasila. Didalam sistem ekonomi Pancasila, manusia Indonesia merupakan homo socius, homo ethicus, sekaligus homo economicus. Jika dilihat dari sudut pandang mikro, perekonomian Indonesia memiliki nilai moral dan etika luhur yang dapat membentengi manusia dari nafsu serakah (greedy). Namun yang banyak terjadi
adalah bahwa moral dan etika tersebut telah pudar dalam kehidupan perekonomian Indonesia dimana pasar lebih mengagungkan kompetisi (winner vs loser) dan semangat keserakahan individualisme dan bukan ekonomi kekeluargaan yang kooperatif (win-win).
Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :
1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.
Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu strategi atau cara suatu bangsa atau negara mengatur tata kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya.
Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dengan negara lain dapat dilihat dari sudut sistem pemilikan sumber daya, derajat kompetisi dan penerimaan imbalan atas kerja, peran pemerintah dalam mengatur; mengarahkan dan merencanakan perekonomian. Sistem ekonomi Indonesia, sering juga disebut ekonomi campuran, ekonomi pancasila/demokrasi, ekonomi/ mekanisme pasar terkendali.
Beberapa karakteristik sistem ekonomi Indonesia adalah pemilikan barang konsumsi bebas terkendali, hak milik faktor produksi ditangan negara; koperasi; dan swasta, ada intervensi pemerintah dalam mempengaruhi mekanisme pasar. Sistem ekonomi merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam kehidupan perekonomian.Kita dapat membedakannya ke dalam tiga macam sistem yang lazim dijalankan oleh suatu negara, yaitu sistem ekonomi liberal (pasar bebas), perencanaan sentral, dan campuran.
a. SistemEkonomi Pasar Bebas
Sistem ekonomi pasar bebas adalah pengaturan kehidupan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar. Ciri-ciri ekonomi pasar adalah sebagian besar alat-alat produksi di miliki pribadi/perusahaan, bukan negara; tiap orang bebas menjual sumber dayanya menurut harga tertinggi; Setiap orang bebas menggunakan pendapatnya untuk membeli barang dan jasa untuk memaksimalkan kepuasan mereka.
b. SistemEkonomi Perencanaan Sentral
Sistem ekonomi perencanaan sentral adalah pengaturan kehidupan ekonomi dikelola
langsung oleh negara. Ciri-cirinya adalah pemerintah sepenuhnya menentukan dan